15 Maret 2018 13.30 – 15.00 WIB
Lusinan pemerintah negara bagian, lokal, dan suku telah menggugat produsen pereda nyeri opioid (OPR) atas dugaan peran mereka dalam memicu epidemi overdosis opioid, dan 41 jaksa agung negara bagian sedang menyelidiki potensi praktik penjualan dan pemasaran yang melanggar hukum oleh produsen OPR. Investigasi dan tuntutan hukum ini tampak serupa dengan yang dilakukan terhadap industri tembakau selama tahun 1990-an. Sementara litigasi negara terhadap produsen OPR dapat memainkan peran penting dalam mengungkap praktik industri yang dipertanyakan, meminta pertanggungjawaban entitas yang melanggar hukum negara bagian atau federal, dan menggalang dukungan untuk reformasi, Negara harus memperhatikan cara-cara penting di mana mereka berbeda.
Dengan menghadiri webinar ini, Anda akan:
- Pelajari tentang bagaimana perbedaan dalam lingkungan peraturan untuk OPR versus rokok dapat memengaruhi upaya untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas terkait opioid.
- Memahami keberhasilan dan kekurangan litigasi tembakau, termasuk konsekuensi yang tidak diinginkan yang berdampak negatif terhadap upaya untuk mengurangi bahaya terkait tembakau.
- Pelajari mengapa Perjanjian Penyelesaian Induk yang serupa dengan yang dihasilkan dari litigasi tembakau mungkin bukan solusi paling efektif untuk mengurangi bahaya terkait opioid.
Moderator:
- Hector Hernandez-Delgado, Staf Pengacara, Program Hukum Kesehatan Nasional
Speaker:
- Corey S. Davis, JD, MSPH, Wakil Direktur dan Staf Pengacara, Jaringan Hukum Kesehatan Masyarakat - Kantor Wilayah Tenggara dan Pengacara Senior di Program Hukum Kesehatan Nasional
- Derek Carr, JD, Fellow, Jaringan Hukum Kesehatan Masyarakat
- Lainie Rutkow, JD, PhD, MPH, Associate Professor, Sekolah Kesehatan Masyarakat Johns Hopkins Bloomberg
Bahasa Inggris